Ketua OKK PERTI SUMUT yaitu NAZRI ADLANI HARAHAP, M. Pd menanggapi pernyataan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution yang menyebut kondisi Febiona Purba, siswi korban dugaan keracunan Makanan Bergizi Gratis (MBG) di karo, masih terus dipantau secara fisik maupun psikis.
Menurut Ketua OKK PERTI, pemantauan terhadap kondisi korban memang merupakan langkah yang penting. Namun, pemerintah tidak boleh berhenti pada tahap pemantauan. Kasus ini membutuhkan penanganan konkret, pemeriksaan medis yang menyeluruh, serta investigasi yang transparan untuk mengetahui penyebab sebenarnya dari gangguan kesehatan yang dialami korban.
Jika benar terdapat hubungan antara kejadian keracunan MBG dengan kondisi kesehatan Febiona, maka pemerintah harus memastikan korban mendapatkan seluruh bentuk penanganan yang dibutuhkan hingga pulih. Di sisi lain, sumber dan proses penyediaan makanan juga harus diperiksa secara serius agar kejadian serupa tidak kembali terjadi.
“Kami menghargai perhatian Gubernur yang menyatakan akan terus memantau kondisi korban. Tetapi masyarakat dan keluarga korban tentu membutuhkan lebih dari sekadar pemantauan. Harus ada tindakan nyata, kepastian medis, keterbukaan informasi, serta evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG,” demikian poin penting yang disampaikan dalam tanggapan Ketua OKK PERTI.
Ketua OKK PERTI juga menilai bahwa keselamatan dan kesehatan para siswa harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan program MBG. Jangan sampai persoalan baru ditangani secara serius setelah muncul korban dan menjadi perhatian publik.
Kita tidak sedang mencari siapa yang harus disalahkan. Kita ingin memastikan kebenaran terungkap, korban mendapatkan haknya untuk memperoleh penanganan terbaik, dan sistem MBG diperbaiki agar keselamatan anak-anak benar-benar terjamin.
Pernyataan “masih dipantau” harus diikuti dengan tindakan dan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Ketua OKK PERTI menilai penyelesaian kasus ini tidak cukup hanya dengan mengatakan bahwa korban masih dalam pemantauan. Pemerintah harus memastikan korban mendapatkan pemeriksaan dan pendampingan sampai kondisinya benar-benar pulih. Pada saat yang sama, dugaan keracunan harus diinvestigasi secara menyeluruh untuk mengetahui penyebabnya, mulai dari bahan baku, proses pengolahan, kebersihan dapur, distribusi, hingga makanan dikonsumsi siswa.
Kami tidak ingin kasus ini berhenti pada pemantauan korban. Harus ada kepastian, investigasi, evaluasi, dan tindakan apabila ditemukan pelanggaran.
Keselamatan anak harus menjadi prioritas. Program MBG adalah program yang baik jika dilaksanakan dengan standar keamanan pangan yang benar. Karena itu, ketika terjadi dugaan masalah, pemerintah harus hadir bukan hanya dengan pernyataan, tetapi dengan tindakan nyata dan transparansi kepada keluarga serta masyarakat.
Korban harus dipulihkan, penyebab harus ditemukan, dan sistem harus diperbaiki agar kejadian serupa tidak terulang.
