MEDAN — Forum Solidaritas Mahasiswa untuk Kedaulatan Rakyat Sumatera Utara (FORSOMAKAR) menyatakan sikap tegas terhadap adanya dugaan pemanfaatan kawasan hutan dan Daerah Aliran Sungai (DAS) untuk kegiatan perkebunan kelapa sawit di Dusun Bopet/Air Salak, Desa Sukarame, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Utara.
Berdasarkan informasi dan hasil pemantauan lapangan yang diperoleh, FORSOMAKAR menyoroti dugaan pemanfaatan lahan kawasan hutan dengan luas sekitar ±50 hektare serta dugaan penggunaan kawasan DAS untuk perkebunan kelapa sawit yang diduga dikelola oleh seorang oknum berinisial TS pihak pertama dan EG pihak kedua.
Ketua FORSOMAKAR, Reza O.P. Aruan, menegaskan bahwa persoalan tersebut tidak boleh dibiarkan tanpa kejelasan. Menurutnya, dugaan pemanfaatan kawasan hutan dan sempadan sungai harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah maupun aparat penegak hukum, terutama terkait legalitas penguasaan lahan, perizinan, serta kesesuaian pemanfaatannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Persoalan ini harus menjadi perhatian serius pemerintah. Kami meminta agar seluruh informasi dan dugaan yang berkembang di tengah masyarakat segera ditindaklanjuti melalui pemeriksaan dan investigasi secara profesional, transparan, serta berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Jangan sampai persoalan lingkungan dan dugaan pemanfaatan kawasan yang tidak sesuai aturan justru dibiarkan berlarut-larut,” tegas Reza.
Sebagai bentuk keseriusan dalam mengawal persoalan tersebut, FORSOMAKAR telah menyampaikan surat pemberitahuan aksi unjuk rasa kepada instansi terkait. Aksi tersebut dijadwalkan berlangsung pada:
Hari/Tanggal: Rabu, 25 November 2026.
Lokasi: DLHK Provinsi Sumatera Utara dan Polda Sumatera Utara.
Waktu: Pukul 10.00 WIB sampai selesai.
Titik kumpul: Taman Makam Pahlawan.
Estimasi massa: ±50 orang.
Dalam tuntutannya, FORSOMAKAR mendesak Gubernur Sumatera Utara agar segera membentuk tim terpadu bersama instansi terkait untuk melakukan investigasi terhadap dugaan pemanfaatan kawasan hutan dan DAS di lokasi tersebut.
Selain itu, FORSOMAKAR meminta Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, Balai Gakkum Kehutanan Wilayah Sumatera, serta Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai untuk melakukan verifikasi lapangan, pemetaan, audit legalitas, dan pemeriksaan terhadap status kawasan, perizinan, serta dugaan pemanfaatan lahan yang tidak sesuai ketentuan hukum.
Tidak hanya itu, FORSOMAKAR juga mendesak Kepolisian Daerah Sumatera Utara agar melakukan penyelidikan dan penyidikan secara profesional apabila ditemukan indikasi tindak pidana di bidang kehutanan maupun lingkungan hidup berdasarkan bukti yang sah.
Selanjutnya, FORSOMAKAR meminta SATGAS PKH wilayah Sumatera Utara untuk segera turun langsung ke lokasi guna memastikan seluruh pengelolaan dan perizinan kawasan hutan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Reza juga menegaskan bahwa gerakan mahasiswa bukan semata-mata untuk menyampaikan aspirasi, melainkan bagian dari kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan upaya menjaga kelestarian lingkungan.
“Kami tidak ingin membuat kesimpulan sepihak terhadap persoalan ini. Namun, dugaan yang kami sampaikan harus dijawab melalui pemeriksaan langsung oleh instansi berwenang. Jika ditemukan pelanggaran, kami meminta agar ditindak sesuai hukum yang berlaku tanpa pandang bulu,” tambahnya.
Sementara itu, FORSOMAKAR berharap seluruh instansi yang menjadi sasaran penyampaian aspirasi dapat menerima dan menindaklanjuti tuntutan tersebut secara serius. Persoalan kawasan hutan dan DAS bukan hanya menyangkut persoalan administrasi lahan, tetapi juga berkaitan dengan perlindungan lingkungan hidup serta kepentingan masyarakat.
FORSOMAKAR menegaskan akan terus mengawal persoalan ini sampai terdapat kejelasan dan tindak lanjut nyata dari pemerintah maupun aparat penegak hukum.












