Warta Nusantara | Tapanuli Tengah – Penanganan banjir dan pemulihan pascabencana di Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) kembali menjadi sorotan. Hingga kini, sejumlah warga terdampak mengaku masih diliputi ketidakpastian karena berbagai persoalan yang mereka hadapi belum kunjung terselesaikan. Senin (27/7/2026)
Banjir susulan yang kembali terjadi dalam beberapa hari terakhir semakin menambah kekhawatiran masyarakat. Mereka menilai penanganan yang dilakukan berjalan lambat sehingga ancaman terhadap keselamatan dan mata pencaharian warga masih terus menghantui.
Salah seorang warga terdampak mengaku kecewa karena hingga kini belum melihat adanya penyelesaian yang nyata terhadap persoalan banjir.
“Setiap hujan deras kami selalu waswas. Banjir kembali datang, sementara penanganannya belum juga tuntas. Kami hanya ingin pemerintah segera bertindak agar kami bisa hidup tenang. Sampai kapan kami harus terus menunggu?” ungkap salah seorang warga.
Senada dengan itu, warga lainnya mempertanyakan kepastian pembangunan hunian tetap (huntap) bagi korban yang hingga kini belum terealisasi.
“Kami sudah terlalu lama menunggu. Yang kami butuhkan bukan hanya janji, tetapi kepastian. Nasib masyarakat jangan terus dibiarkan menggantung,” ujarnya.
Sebelumnya, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mengungkapkan bahwa percepatan penanganan banjir dan pemulihan pascabencana di Kabupaten Tapanuli Tengah belum dapat berjalan maksimal karena masih terkendala keputusan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah.
Disebutkan Bobby, sejumlah rencana penanganan banjir dan pemulihan pascabencana belum dapat berjalan maksimal di Kabupaten Tapanuli Tengah karena masih terkendala keputusan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah. Hambatan tersebut antara lain berkaitan dengan izin pembangunan sungai yang melibatkan pihak swasta serta persiapan lahan untuk pembangunan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak bencana.
“Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah membawa pihak swasta dan mengajukan izin kepada pemerintah pusat agar penanganan sungai dapat segera dilakukan. Namun, pelaksanaan rencana tersebut belum dapat dilanjutkan karena dokumen yang diperlukan belum ditandatangani Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu,” ungkap Bobby beberapa waktu lalu.
Selain persoalan dokumen izin pembangunan sungai, Bobby juga menyoroti belum rampungnya persiapan lahan pembangunan huntap. Padahal, menurutnya, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah menyatakan kesediaannya membeli tanah milik masyarakat sebagai lokasi pembangunan hunian tersebut.
Namun rencana itu belum berjalan karena masih terdapat kendala pada pekerjaan cut and fill atau penggalian dan pengurukan lahan. “Ya, itu kemarin kita hendak bangun huntap, tanah mau dibeli, perkara cut and fill enggak mau bupatinya,” ucap Bobby.
Ia menegaskan bahwa persoalan tersebut tidak berkaitan dengan perbedaan partai politik antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Menurutnya, yang paling utama adalah keselamatan dan keberlangsungan hidup masyarakat.
“Jangan dibilang politis segala macam karena beda partai. Tolong, ini masyarakat yang di sana yang kena bencana, bukan korban nyawa saja, tapi ekonominya. Yang selamat jiwanya, tapi bisa ekonominya akan lumpuh,” tegasnya.
Sementara itu, terkait pembangunan hunian tetap, diketahui DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah sebenarnya telah memberikan persetujuan melalui Surat Keputusan DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 29 Tahun 2025 tentang persetujuan hibah Barang Milik Daerah (BMD) kepada masyarakat korban banjir bandang dan tanah longsor untuk pembangunan huntap.
Dalam keputusan tersebut, DPRD menyetujui sejumlah lokasi pembangunan huntap, yakni di Jalan Padangsidimpuan, Kelurahan Albion, Kecamatan Pinangsori seluas 14.671 meter persegi, Jalan Feisal Tanjung kawasan Rusunawa seluas 3.605 meter persegi, serta Jalan Hutabulu, Desa Gambir, Kecamatan Lumut seluas 10.000 meter persegi.
Namun hingga kini, pembangunan hunian tetap tersebut belum juga terealisasi. Kondisi ini membuat masyarakat berharap seluruh pihak terkait dapat segera menyelesaikan berbagai kendala administratif maupun teknis agar penanganan banjir dan pemulihan pascabencana di Kabupaten Tapanuli Tengah dapat dipercepat, sehingga warga tidak lagi hidup dalam ketidakpastian setiap kali musim hujan tiba. (Tnk)
