Wartanusantara||MEDAN – Semangat mendasar untuk membangun Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) melalui keterbukaan, transparansi, dan akuntabilitas keuangan secara nyata mulai membuahkan hasil positif.
Di tahun pertama kepemimpinan Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu, SH, MH, dan Wakil Bupati Mahmud Efendi, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapteng sukses meraih predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Penghargaan tertinggi dalam pengelolaan keuangan daerah ini diserahkan langsung oleh Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Paula Henry Simatupang, S.E., M.Si., Ak., CA, CFrA, CPA(Aust), CSFA, ACPA, GRCP, GRCA, ERMAP, pada Jumat 29 Mei 2026, bertempat di Auditorium Kantor BPK Perwakilan Sumatera Utara.
Penyerahan LHP tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Tapanuli Tengah, Mahmud Efendi, bersama sejumlah Kepala Daerah lainnya dari Provinsi Sumatera Utara. Capaian ini menjadi bukti konkret dari komitmen awal saat pasangan Masinton-
Mahmud dilantik, yakni membawa Tapteng “Naik Kelas” dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat.
Wakil Bupati Tapteng Mahmud Efendi, dalam sambutannya menyampaikan rasa syukur dan apresiasi yang mendalam. Beliau menegaskan bahwa Opini WTP ini merupakan hasil kolektif dari sinergi kokoh seluruh jajaran aparatur pemerintahan.
“Opini WTP yang diberikan hari ini merupakan buah dari kerja keras, perjuangan, dan sinergi seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Ini adalah Komitmen kami bersama Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu, SH, MH dan komitmen seluruh Jajaran pemkab Tapanuli Tengah untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran belanja daerah,” ujar Mahmud Efendi usai menerima laporan tersebut.
Lebih lanjut, Wakil Bupati juga menyampaikan bahwa Predikat Opini WTP ini tidak terlepas dari dukungan dan peran serta Sekdakab Tapanuli Tengah Drs. Binsar Tua Hamonangan Sitanggang, M.SP dan seluruh Jajaran pemkab Tapanuli Tengah dalam upaya melakukan perubahan mendasar dalam budaya kerja. Tata Kelola Pemerintahan yang baik transparansi dan akuntabilitas serta Pengelolaan keuangan dituntut harus bersih dan bebas dari penyimpangan.
“Mulai dari tingkat atas hingga ke tingkat desa, kami harapkan agar seluruh aparatur menerapkan paradigma baru dalam pengelolaan keuangan. Jangan ada lagi yang ‘nakal-nakal’. Anggaran itu harus tepat sasaran dan tepat guna untuk mensejahterakan masyarakat,” tegas Mahmud Efendi.
Meski meraih predikat tertinggi dari BPKP Sumut, Pemkab Tapteng memastikan tidak akan berpuas diri. Raihan ini justru dijadikan pelecut semangat untuk terus mengevaluasi dan meningkatkan sistem pengawasan internal agar pelayanan kepada masyarakat semakin optimal.
“Raihan WTP tahun ini harus memacu semangat dan komitmen kita untuk terus meningkatkan pengelolaan yang lebih baik ke depan. Jangan sampai kita terlena dengan raihan ini. Kami sampaikan kembali, bahwa esensi utama dari pemerintah itu adalah betul-betul hadir dan melayani kebutuhan masyarakat,” pungkasnya.
Turut hadir dalam penyerahan tersebut Kepala Perwakilan BPK Sumatera Utara beserta jajaran pejabat struktural BPK, Bupati Batubara, Bupati Labuhanbatu, Bupati Langkat, Bupati Padang Lawas, Bupati Toba, Bupati Tapanuli Utara, Wali Kota Medan, Wali Kota Padangsidimpuan, Wakil Ketua DPRD Tapanuli Tengah Jonneri Sihite, SE, Sekdakab Tapanuli Tengah Drs. Binsar Tua Hamonangan Sitanggang, M.SP, Inspektur Tapteng Mus Mulyadi Malau, S.Sos, M.AP, serta para tamu undangan lainnya.
#TaptengBangkit
