Warta Nusantara MEDAN — Dugaan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam pengelolaan anggaran dan pengadaan proyek di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Medan kembali mendapat sorotan tajam. Kali ini, sorotan datang dari Direktur Eksekutif Lembaga Pemerhati Kebijakan Publik (LPKP), Abd Halim yang menilai aroma persekongkolan di Satuan Kerja Bagian Umum Kesekretariatan Kota Medan Tahun 2025 berpotensi merusak tata kelola pemerintahan dan merugikan keuangan daerah.
Menurutnya, pola pengadaan yang diduga telah mengatur pemenang (setting winner) sebelum paket pekerjaan resmi ditayangkan merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip transparansi, akuntabilitas, dan persaingan usaha yang sehat sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
“Praktik pengondisian pemenang sebelum paket ditayangkan adalah bentuk pembangkangan terhadap aturan main pengadaan yang transparan. Jika informasi mengenai rekayasa administrasi, mark-up anggaran, serta ketidaksesuaian pekerjaan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) ini benar adanya, maka aparat penegak hukum wajib turun tangan melakukan pengusutan secara menyeluruh,” tegas Halim pada Jum’at (20/11) di Medan.
Ia menyoroti salah satu proyek bernilai Rp17.111.951.800,00 pada Tahun Anggaran 2025 yang dinilai sarat kejanggalan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan di lapangan. Selain itu, temuan mengenai sekitar 150 paket Pengerjaan Langsung (PL) yang diduga hanya berputar pada 22 perusahaan—termasuk CV. APL yang disebut mengantongi 20 paket senilai sekitar Rp2 miliar dari total anggaran Rp10 miliar—dianggap sebagai alarm keras adanya monopoli dan ketimpangan akses bagi pelaku usaha lain apalagi beredarnya informasi bawah bertahun-tahun di Bagian Umum Setdako hanya didominasi pihak tertentu, yakni Iwan Batubara dan Iwan Nasution atau dikenal dengan sebutan “Duo Iwan” dengan CV RD yang berulang kali memenangkan tender.
Halim menilai, kondisi semacam ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena berpotensi menjadi preseden buruk bagi birokrasi Kota Medan serta mencederai komitmen reformasi birokrasi berbasis meritokrasi yang sedang digaungkan Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas.
“Wali Kota Medan harus mengambil langkah tegas dan terukur untuk menjaga marwah pemerintahan yang bersih. Evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengadaan di Bagian Umum Kesekretariatan Kota Medan serta langkah penonaktifan sementara pejabat terkait—jika diperlukan untuk menjamin objektivitas pemeriksaan—perlu dipertimbangkan agar proses hukum berjalan tanpa intervensi,” ujarnya.
Lebih lanjut, LPKP mendorong aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut), serta lembaga pengawas seperti Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk mendalami dugaan penyimpangan tersebut secara objektif dan profesional berdasarkan bukti-bukti serta audit teknis di lapangan.
“Pengawasan publik dan penegakan hukum yang tegas adalah kunci agar anggaran daerah benar-benar kembali untuk kepentingan masyarakat Medan, bukan dinikmati segelintir pihak melalui persekongkolan,” pungkas Halim.
Pihaknya menegaskan bahwa akan menggelar aksi unjuk rasa dalam waktu dekat serta membuat laporan resmi dugaan KKN di Pemko Medan ke Kejati Sumut.
Upaya konfirmasi telah dilakukan Pimred Wartanusantara.co.id kepada Kepala DPMPTSP Kota Medan, Rasyid Ridho Nasution, melalui pesan WhatsApp di nomor +62 823-7923-0xxx. Namun, hingga berita ini diterbitkan, yang bersangkutan belum memberikan tanggapan.
Redaksi Wartanusantara.co.id tetap membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi pihak terkait demi pemberitaan yang berimbang dan objektif.












