Warta Nusantara MEDAN – Ketua Pimpinan Daerah Ikatan Pelajar Al Washliyah Kota Medan, Latif Hasibuan, mendesak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk segera menindaklanjuti dugaan kejanggalan dalam sejumlah proyek pengadaan dan pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Medan Tahun Anggaran 2026.
Adapun tiga paket pekerjaan yang menjadi sorotan, yakni pengadaan dan pemasangan LPJU Wilayah IV meliputi Polonia, Medan Johor, Medan Selayang dan Tuntungan dengan nilai anggaran sekitar Rp6,9 miliar. Kemudian Wilayah III meliputi Tembung, Medan Perjuangan, Medan Amplas dan Medan Denai sekitar Rp2,8 miliar, serta Wilayah II meliputi Medan Helvetia, Medan Barat, Medan Deli dan Medan Timur sekitar Rp5,3 miliar dan total nilai anggaran sekitar Rp15 miliar.
Latif Hasibuan menilai, penggunaan anggaran publik dalam jumlah besar harus disertai transparansi, akuntabilitas, serta pengawasan yang ketat. Oleh karena itu, apabila terdapat indikasi pengondisian maupun persekongkolan dalam proses pengadaan, hal tersebut harus ditelusuri secara objektif oleh aparat penegak hukum.
“Kami meminta Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara tidak tinggal diam. Setiap informasi dan dugaan yang berkaitan dengan penggunaan uang negara harus ditindaklanjuti secara profesional dan transparan. Jangan sampai muncul persepsi di tengah masyarakat bahwa pengawasan terhadap proyek pemerintah tidak berjalan sebagaimana mestinya,” tegasnya.
Ia juga meminta agar Kejatisu melakukan pemeriksaan terhadap proses perencanaan, pelaksanaan tender, penetapan pemenang, hingga realisasi pekerjaan di lapangan.
Menurutnya, pemeriksaan tidak boleh hanya berhenti pada dokumen administrasi, tetapi juga perlu memastikan apakah pekerjaan LPJU tersebut benar-benar sesuai spesifikasi teknis, volume pekerjaan, kualitas material, serta nilai kontrak yang telah ditetapkan.
“Kami tidak ingin mendahului proses hukum ataupun menyimpulkan adanya tindak pidana. Namun, jika memang ditemukan indikasi pelanggaran, siapa pun yang terlibat harus dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” lanjutnya.
Ketua PD IPA Medan juga meminta Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan memberikan penjelasan terbuka kepada masyarakat mengenai ketiga paket pengadaan tersebut agar tidak menimbulkan spekulasi dan ketidakpercayaan publik.
Sebagai organisasi pelajar, PD IPA Medan menegaskan akan terus mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih, transparan, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
“Uang yang digunakan dalam pembangunan merupakan uang rakyat. Karena itu, rakyat berhak mengetahui bagaimana anggaran tersebut dikelola dan apakah hasil pekerjaannya benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” tutupnya. (Spt)
