Warta Nusantara JAKARTA – Senin, 9 November 2026, Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Lentera Advokasi Nusantara Transparan dan Masiv (LANTAM) Sumatera Utara hari ini menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta.
Pablo Saragih mengatakan, aksi ini merupakan puncak dari kekecewaan pihaknya terhadap tata kelola perizinan dan proyek fisik di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (Perkimcikataru) Kota Medan.
“Kami menerima banyak laporan dari masyarakat dan pengusaha di Kota Medan bahwa pengurusan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) di Dinas Perkimcikataru Kota Medan diduga tidak berjalan sesuai prosedur dan biaya resmi. Ada praktik ‘uang pelicin’, ‘uang percepatan’, dan gratifikasi yang harus dibayarkan agar PBG cepat terbit. Sementara yang tidak membayar, berkasnya dipersulit, dipingpong, bahkan dibiarkan mangkrak berbulan-bulan. Ini adalah bentuk pungli yang dilegalkan lewat meja birokrasi,” ujar Pablo Saragih.
Ia juga menyoroti bangunan di Kelurahan Hamdan, Kecamatan Medan Maimun, yang disebut dapat berdiri meskipun objek tanah tempat bangunan tersebut berada sedang dalam sengketa dan telah terdaftar gugatannya di Pengadilan Negeri Medan.
“Artinya, alas hak atas tanah tersebut masih diperdebatkan secara hukum. Apakah karena ada ‘setoran’?” ujarnya.
Pablo juga mengatakan bahwa pihaknya mendesak KPK agar mengusut dugaan praktik jual beli proyek fisik di lingkungan Dinas Perkimcikataru Kota Medan.
Menurutnya, proyek pembangunan, rehabilitasi, dan penataan kawasan diduga sudah “dikondisikan” jauh sebelum proses lelang. Diduga terdapat fee proyek, setoran kepada oknum, serta pengaturan pemenang lelang yang hanya menguntungkan kelompok tertentu.
Hal tersebut, lanjutnya, berpotensi mengakibatkan kualitas bangunan buruk, proyek mangkrak, dan uang rakyat yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan warga Medan justru masuk ke kantong oknum di Dinas Perkimcikataru Kota Medan.
Pablo Saragih mengatakan, pihaknya datang ke KPK untuk menyampaikan sejumlah tuntutan agar dapat segera ditindaklanjuti.
Adapun tuntutan LANTAM Sumatera Utara sebagai berikut:
1. Segera melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan gratifikasi pengurusan PBG di Dinas Perkimcikataru Kota Medan.
2. Memeriksa Kepala Dinas Perkimcikataru Kota Medan atas dugaan jual beli proyek fisik dan aliran fee proyek di Dinas Perkimcikataru Kota Medan.
3. Memanggil dan memeriksa Kepala Dinas Perkimcikataru Kota Medan beserta jajarannya yang terlibat dalam proses perizinan dan pengadaan.
4. Melakukan audit forensik terhadap seluruh penerbitan PBG tahun 2024–2026 dan seluruh proyek fisik di Dinas Perkimcikataru Kota Medan.
“Kami menegaskan, aksi ini adalah laporan masyarakat yang kami sampaikan secara resmi kepada lembaga antirasuah, yaitu KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Jika KPK diam, maka kami akan kembali dengan massa yang lebih besar,” ujar Pablo Saragih. (Spt)
