Wartanusantara.co.id || Sibolga, – Beberapa supir mobil sampah di Kota Sibolga mengadu kepada media Warta Nusantara terkait kebijakan yang mereka anggap tidak adil dan merugikan. Mereka menyampaikan keluhan mengenai pemotongan minyak, pungutan biaya, serta perlakuan berbeda terhadap mobil sampah dibandingkan dengan kendaraan lain yang dikelola oleh PKPLH Kota Sibolga. 7 Februari 2025
Salah satu keluhan utama adalah mengenai pemotongan minyak yang dilakukan pihak pengelola. Sebelumnya, setiap kendaraan mendapatkan 15 liter minyak, namun kini dikurangi menjadi 11 liter. Beberapa supir mempertanyakan kejelasan kebijakan ini dan kemana perginya sisa 4 liter minyak yang dipotong tersebut.
Selain itu, para supir juga melaporkan adanya kewajiban untuk membayar Rp50.000 hanya untuk mendapatkan bon minyak. Setelah mendapatkan bon tersebut, mereka masih harus menanggung biaya tambahan sebesar Rp20.000 untuk pemotongan 2 liter minyak lagi. Anehnya, pungutan ini hanya diberlakukan pada mobil sampah, sementara kendaraan lain seperti mobil penyiram taman dan mobil pemaret tidak dikenakan pemotongan minyak maupun pungutan tambahan.
“Ini sangat merugikan kami, supir mobil sampah. Kami sudah bekerja keras, tetapi kebijakan ini justru membebani kami. Kenapa hanya mobil sampah yang dipotong minyaknya dan harus bayar lagi? Sementara mobil lain tidak,” ujar salah satu supir yang enggan disebutkan namanya.
Ketika dikonfirmasi, Bapak Indra Pulungan selaku pengelola PKPLH Kota Sibolga membantah laporan tersebut. Menurutnya, pemotongan minyak dan pungutan yang dilakukan adalah tidak benar, serta menegaskan bahwa informasi yang diterima media berasal dari sumber yang tidak jelas. Ia juga menambahkan bahwa Bapak Rinaldi sebagai pihak yang mendengar langsung dari para supir menegaskan bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan kenyataan.
Namun, di balik pernyataan tersebut, sejumlah supir yang enggan mengungkapkan identitas mereka mengaku takut berbicara secara terbuka karena khawatir diberhentikan dari pekerjaan mereka. Mereka merasa terintimidasi dan memilih untuk diam daripada menghadapi konsekuensi yang tidak diinginkan.
Sebagai harapan, para supir meminta agar masalah ini dapat diaudit secara langsung oleh pihak berwenang dengan melibatkan pihak ketiga yang independen. Mereka juga berharap agar tidak ada lagi intimidasi terhadap para supir yang menyampaikan keluhan, karena mereka hanya ingin bekerja dengan adil tanpa beban yang tidak semestinya.
Warta Nusantara terus berupaya menghubungi pihak terkait untuk mendapatkan klarifikasi lebih lanjut mengenai masalah ini. Kami berharap ada kejelasan dan transparansi dari pihak pengelola agar kebijakan yang diterapkan adil bagi semua pihak, terutama bagi pekerja yang mengandalkan kendaraan tersebut untuk menjalankan tugas sehari-hari.
Beberapa supir juga berharap agar Wali Kota Sibolga segera turun tangan untuk menyelidiki dan menindaklanjuti permasalahan ini. Mereka menginginkan adanya kebijakan yang lebih adil serta perlindungan bagi pekerja yang berani menyuarakan ketidakadilan. Dengan adanya perhatian dari pemerintah daerah, diharapkan tidak ada lagi praktik pungli yang merugikan pekerja dan sistem transportasi sampah di Kota Sibolga dapat berjalan lebih transparan dan efisien.
RED/RINALDI
