JAKARTA / Wartanusantara.co.id
Forum Wartawan Kebangsaan menilai perlindungan hukum terhadap wartawan dalam UU Pers sudah tidak memadai lagi. Hal ini mengemuka dalam diskusi FWK di Jakarta, Rabu (5/11/2025), yang menyoroti Bab III Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999.
Pasal 8 menyebutkan: “Dalam menjalankan profesinya, wartawan mendapat perlindungan hukum.” Namun Koordinator Nasional FWK Raja Parlindungan Pane mempertanyakan efektivitasnya.
“Pasal ini terlihat bagus, tapi apakah masih ampuh melindungi profesi wartawan?” kata Raja. Ia menegaskan amandemen UU Pers diperlukan agar perlindungan pers menjadi tanggung jawab tegas negara. “Wartawan bekerja untuk publik dan demokrasi. Perlindungan tidak boleh kabur.”
Mantan Wakil Ketua Dewan Pers Hendry Ch. Bangun menyoroti banyaknya kasus kekerasan terhadap jurnalis. “Berapa kali wartawan diperlakukan kasar aparat, dianiaya, rumah mereka dibakar. Mana perlindungannya?” katanya.
Ia mengkritik pihak yang menganggap pasal tersebut sudah cukup. “Organisasi pers harusnya melihat kenyataan. Jangan pura-pura tidak tahu.”
Raja menambahkan, penerapan perlindungan harus jelas hingga tingkat lapangan. “Harus dirinci bagaimana pelaksanaannya,” katanya.
Senior Wartawan AR Loebis, Budi Nugraha, Iqbal Irsyad, M. Nasir, dan Herwan Pebriansyah sepakat pentingnya evaluasi nyata atas implementasi pasal tersebut.
Pasal 8 UU Pers juga tengah diuji materi Ikatan Wartawan Hukum (IWAKUM) di Mahkamah Konstitusi. Ketua Umum IWAKUM Irfan Kamil menilai pasal itu multitafsir dan bisa merugikan wartawan. “Wartawan tidak boleh bekerja di bawah tekanan atau bayangan kriminalisasi,” tegasnya di MK, Selasa (9/9/2025).
Kuasa hukum IWAKUM, Viktor Santoso Tandiasa, menambahkan, gugatan fokus pada kecerahan perlindungan hukum jurnalis dalam kerja jurnalistiknya.
(aw)
