Warta Nusantara | Dairi, Sumatera Utara 24 Feb 2026 – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Dairi Pakpak Bharat Karo menyampaikan pernyataan sikap tegas terkait kondisi penegakan hukum di Indonesia yang dinilai semakin memprihatinkan.
Berbagai dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh oknum aparat, tindakan represif berlebihan, hingga kasus-kasus yang mencederai rasa keadilan publik telah memperdalam krisis kepercayaan masyarakat terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Khairul maharaja selalu ketua bidang himpunan mahasiswa Islam cabang dairi Pakpak Bharat Karo menyampaikan Situasi ini kembali diperparah dengan adanya dugaan keterlibatan oknum anggota Brigade Mobil (Brimob) dalam kasus yang menyebabkan meninggalnya seorang anak berusia 14 tahun.
Peristiwa tersebut menimbulkan luka mendalam di tengah masyarakat dan memunculkan pertanyaan besar tentang profesionalitas, proporsionalitas penggunaan kekuatan, serta efektivitas pengawasan internal di tubuh kepolisian.
Oleh karena itu HMI Cabang Dairi Pakpak Bharat Karo menegaskan bahwa apabila benar terjadi pelanggaran hukum dan penggunaan kekerasan yang tidak sesuai prosedur hingga merenggut nyawa anak di bawah umur, maka itu merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip hak asasi manusia dan nilai kemanusiaan.
Aparat penegak hukum seharusnya menjadi pelindung masyarakat, bukan pihak yang menghadirkan rasa takut ujarnya
Atas dasar itu, kami menilai persoalan ini tidak bisa lagi dilihat sebagai tindakan individu semata.
Ketika dugaan pelanggaran terus berulang di berbagai wilayah, hal tersebut menunjukkan adanya persoalan sistemik dalam pembinaan, pengawasan, serta kepemimpinan institusi.
HMI menilai terdapat beberapa alasan mendasar mengapa Kapolri perlu digantikan:
Pertama, krisis kepercayaan publik yang semakin nyata. Kejadian demi kejadian yang melibatkan aparat telah menggerus legitimasi moral institusi kepolisian di mata rakyat.
Kedua, lemahnya pengawasan dan pembinaan internal. Dugaan keterlibatan oknum Brimob dalam kasus kematian anak di bawah umur menunjukkan bahwa sistem kontrol internal belum sepenuhnya efektif dalam mencegah tindakan yang melampaui batas kewenangan.
Ketiga, kegagalan membangun kultur profesional dan humanis dalam tubuh kepolisian. Aparat harus mengedepankan pendekatan persuasif dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, terlebih ketika berhadapan dengan warga sipil, apalagi anak di bawah umur.
Keempat, perlunya penyegaran kepemimpinan demi reformasi struktural. Kepemimpinan yang kuat dan berintegritas sangat dibutuhkan untuk melakukan pembenahan menyeluruh serta memulihkan marwah institusi.
Atas pertimbangan tersebut, HMI Cabang Dairi Pakpak Bharat Karo mendesak ‘Presiden Republik’ Indonesia, Prabowo Subianto, untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap ‘kepemimpinan Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri’ dan mempertimbangkan langkah pencopotan serta penggantian demi perbaikan institusi dan pemulihan kepercayaan publik.
Kami juga mendesak agar kasus dugaan pembunuhan anak usia 14 tahun tersebut diusut secara transparan, independen, dan tanpa tebang pilih.
Proses hukum harus berjalan objektif dan terbuka kepada publik, agar keadilan benar-benar ditegakkan.
HMI Cabang Dairi Pakpak Bharat Karo akan terus mengawal isu ini secara konstitusional dan mengajak seluruh elemen masyarakat sipil untuk bersama-sama menjaga tegaknya supremasi hukum di Republik Indonesia.
Suara dari daerah adalah suara nurani bangsa. Negara tidak boleh kalah oleh oknum, dan hukum tidak boleh kehilangan kemanusiaannya. (Tim)
