Warta Nusantara | Medan – Ketua Komisi IV DPRD Kota Medan dari Fraksi PDI Perjuangan, Paul Mei Anton Simanjuntak, melaksanakan kegiatan Reses V Masa Sidang II Tahun Sidang 2025–2026 Tahun Anggaran 2026, Sabtu (21/02/2026), di Daerah Pemilihan (Dapil) 3 meliputi Kecamatan Medan Deli, Medan Timur, Medan Perjuangan, dan Medan Tembung.
Dalam kegiatan tersebut, Paul Mei Anton Simanjuntak saat ini menjabat sebagai Ketua Komisi IV DPRD Kota Medan untuk periode 2024–2029.
Komisi IV DPRD Medan membidangi pengawasan dan pembahasan isu-isu terkait pembangunan, infrastruktur, hukum, serta dinas-dinas mitra kerja di bidang tersebut.
Beliau turun langsung menemui masyarakat untuk mendengar dan menanggapi berbagai keluhan warga.
Sejumlah persoalan yang mencuat dalam reses antara lain kondisi jalan rusak yang belum tersentuh perbaikan, persoalan banjir akibat drainase yang tidak optimal, hingga kendala pelayanan BPJS Kesehatan yang masih dirasakan masyarakat kurang maksimal.
“Reses ini adalah kewajiban kami untuk menyerap aspirasi masyarakat. Semua keluhan akan kami catat dan perjuangkan dalam pembahasan di DPRD bersama Pemko Medan,” ujar Paul di hadapan warga.
Warga berharap agar perbaikan infrastruktur, khususnya jalan lingkungan dan sistem drainase di wilayah Medan Deli dan Medan Tembung, dapat menjadi prioritas pada Tahun Anggaran 2026. Selain itu, masyarakat juga meminta adanya pengawasan lebih ketat terhadap pelayanan kesehatan agar peserta BPJS tidak lagi dipersulit saat berobat.
Kegiatan reses berlangsung dengan dialog terbuka dan interaktif. Masyarakat diberikan kesempatan menyampaikan aspirasi secara langsung, sementara Paul menegaskan komitmennya untuk mengawal setiap usulan agar dapat direalisasikan sesuai skala prioritas dan kemampuan anggaran daerah.
Selain itu, Paul Mei Anton juga tercatat sebagai Bendahara Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Kota Medan.
Jadi dalam tugasnya di DPRD Medan, ia tidak hanya menyerap aspirasi masyarakat di dapilnya tetapi juga memimpin Komisi IV yang aktif mengawasi implementasi kebijakan pembangunan dan penanganan berbagai persoalan di kota Medan.
Reses ini menjadi bagian penting dalam memastikan kebijakan pembangunan di Kota Medan benar-benar berpihak pada kebutuhan masyarakat di tingkat bawah. (WN/Fredy Karno Hutabarat)
