wartanusantara.co.id,DELI SERDANG- Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Deli Serdang memiliki tugas utama menyusun rencana strategis (Renstra) dan rencana program kerja (Renja) Bapenda, serta melakukan analisis dan pengembangan pendapatan daerah yang berorientasi pada percepatan penerimaan keuangan daerah yang bermuara pada keberhasilan Pemkab Deli Serdang dalan memperoleh penambahan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) ke depan secara lebih optimal.
Dalam menjalankan tupoksinya tersebut, upaya strategis yang dilakukan bidang tersebut, di antaranya melalui metode sosialisasi, penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah, yang pada kesempatan kali ini digelar dengan sebuah kegiatan bertajuk “Sosialisasi Sinergi Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Serta Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) T.A. 2025 di Aula Serbaguna Kantor Desa Pasar V Kebun Kelapa, Rabu, (18/06/2025)
Giat ini dihadiri berbagai unsur pemangku kepentingan seperti Bapenda Deli Serdang, Polresta Deli Serdang, UPTD Samsat Lubuk Pakam, PT Jasa Raharja Cabang Tebing Tinggi Pos Lubuk Pakam, Pemerintah Kecamatan Beringin, jajaran Pemerintahan Desa hingga Kepala Dusun se-Kecamatan Beringin.
Di agenda tersebut, Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah Bapenda Deli Serdang, Bunawan, SE, dalam laporannya mengucapkan terima kasih, dan apresiasi kepada semua pihak yang turut andil dan berpartisipasi mensukseskan penyelenggaraan kegiatan.
“Kehadiran Bapak/Ibu saat ini sesungguhnya memberikan rasa bangga, sukacita dan kami merasa mendapatkan penghargaan tersendiri, atas upaya dan usaha Panitia Penyelenggara, dalam rangka meningkatkan optimalisasi pendapatan daerah khususnya dari sektor Opsen PKB dan Opsen BBNKB di wilayah Kabupaten Deli Serdang”, ucap Bunawan, yang merupakan Ketua Panitia Penyelenggara kegiatan.
Bunawan pun dalam laporannya menjelaskan bahwa kegiatan Sosialisasi ini adalah bertujuan untuk:
1. Percepatan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sehingga dapat lebih memperkuat sumber penerimaan keuangan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang
2. Meningkatkan sinergi pemungutan dan pengawasan pajak antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.
3. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perpajakan, serta mengubah perilaku masyarakat wajib pajak agar semakin paham, sadar, dan peduli dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.
Sementara di tempat yang sama, Kepala Bapenda Deli Serdang, Muhammad Salim dalam sambutannya menyampaikan, penguatan kewenangan pajak daerah merupakan salah satu dari empat pilar dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (UU HKPD).
“Kebijakan penanganan Opsen merupakan salah satunya. Opsen pajak dikenakan terhadap PKB dan BBNKB atau dikenal dengan Opsen PKB dan Opsen BBNKB yang menjadi pajak yang dikelola oleh Kabupaten Deli Serdang”, terang Salim.
Salim menjelaskan, Opsen Pajak bertujuan agar ketika wajib pajak melakukan pembayaran pajak provinsi kepada Pemerintah Provinsi untuk PKB dan BBNKB, seketika bagian Kabupaten/Kota atas pajak Provinsi tersebut dapat diterima oleh Pemerintahan Kabupaten/Kota.
“Selain mempercepat penerimaan kabupaten/kota, penerapan skema Opsen Pajak Daerah ini dapat meningkatkan sinergi pemungutan dan pengawasan antara Pemerintah Provinsi dan Pemkab Deli Serdang serta diharapkan dapat memperbaiki postur APBD Kabupaten Deli Serdang di mana selama ini diterima sebagai pendapatan transfer (bagi hasil pajak) provinsi dan akan menjadi PAD”, ungkap Salim.
“Kegiatan ini merupakan bentuk Sinergi Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi, Badan Pendapatan Daerah, Kecamatan dan aparat desa dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) khususnya dari pemungutan Opsen PKB dan BBNKB”, ujarnya.
“Kami menghimbau kepada seluruh kepala desa dan kepala dusun agar sama-sama bekerja untuk mendukung cita-cita Bapak Gubernur Sumatera Utara, dan visi dan misi Bapak Bupati Deli Serdang dapat segera terlaksana”, tutup Salim.
Mengatasi berbagai tantangan dalam mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dari sektor PKB dan BBN-KB, Kepala UPTD Samsat Lubuk Pakam, Yulidar Ningsih, S.Sos. dalam presentasinya memaparkan enam poin upaya-upaya yang penting dilakukan dalam pencapaian target dimaksud.
Enam upaya pencapaian target yang disebutkan Yulidar antara lain :
1. Melaksanakan penagihan tunggakan melalui “Program Mandiri Ketuk Pintu” secara door to door kepada wajib pajak yang menunggak.
2. Melaksanakan Operasi Gabungan Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor dalam penertiban taat pajak sehingga mendorong masyarakat untuk sadar pentingnya membayar pajak.
3. Melakukan kerjasama dengan aparat pemerintah setempat dalam melakukan penagihan pajak kendaraan bermotor.
4. Melakukan penyuluhan/sosialisasi taat pajak dengan sasaran: Lembaga Pemerintah, BUMN, BUMD, Perusahaan-perusahaan dan Sekolah-sekolah.
5. Melakukan koordinasi secara rutin dengan Tim Pembina Samsat dan Lembaga Pemerintah Kabupaten Deli Serdang terkait upaya-upaya optimalisasi pencapaian penerimaan pajak kendaraan bermotor.
6. Memberikan kemudahan pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan non-tunai Quick Response Code Indonesian (QRIS), Electronic Data Capture (EDC), E-Samsat, E-Signal.
Selanjutnya, Wakasatlantas Polresta Deli Serdang, AKP Romy Syahputra, M.Psi., yang menjadi nara sumber, dari unsur kepolisian menyatakan sangat mendukung kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah Bapenda Deli Serdang.
“Dengan adanya dapat tambahan Opsen ini, akan menambah pendapatan untuk pembiayaan pembangunan Kabupaten Deli Serdang”, sebut AKP Romi
Beliau pun berbagi tips demi kesuksesan pemungutan pajak dan opsen PKB/BBN-KB, kepada para aparatur pemerintahan desa terkhusus untuk para kepala dusun yang merupakan ujung tombak yang menjalankan tugas di tengah-tengah masyarakat desa/dusun, yakni:
1. Petugas Opsen harus mempersiapkan data yang akurat.
2. Mengidentifikasi Potensi Pajak
3. Menghitung pajak yang terhutang.
4. Mengirimkan surat pemberitahuan objek pajak.
5. Mengawasi dan mengontrol objek pajak
6. Mengupdate petugas pemungut pajak.
Menambah perbendaharaan wawasan peserta terkait resiko dan pelayanan pertanggungan pengguna kendaraan bermotor, Kepala Pos Jasa Raharja Samsat Lubuk Pakam, Yassir Tampubolon turut menyampaikan paparan terkait informasi pelayanan dan klaim pertanggungan asuransi bagi pengguna kendaraan bermotor dalam berlalu lintas.
Di penghujung kegiatan, Panitia Penyelenggara memberikan waktu dan kesempatan kepada para peserta untuk berdiskusi dengan para nara sumber, yang kemudian keseluruhan acara ditutup oleh pemandu acara Riska Maharani Nasution. (Zsrg)
