wartanusantara.co.id,MEDAN DENAI,MEDAN- Gelombang protes terkait distribusi bantuan sosial (bansos) yang dianggap tidak tepat sasaran kembali pecah di Kota Medan. Pada Rabu (28/1/2025), kelompok massa yang menamakan diri Solidaritas Aliansi Masyarakat Peduli Kota Medan (SEMA) mendatangi kantor DPRD dan Balai Kota Medan untuk menyuarakan dugaan penyimpangan di tingkat lingkungan.
Fokus Masalah: Keluhan di Lingkungan 12 Kelurahan Binjai
Inti dari tuntutan massa berfokus pada kinerja Kepala Lingkungan (Kepling) 12 di Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai. Warga menengarai adanya praktik manipulasi data dalam penyaluran berbagai program pemerintah, mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH), BLT Disabilitas, hingga bantuan bagi lansia.
Johan Merdeka, yang bertindak sebagai koordinator aksi, mengungkapkan bahwa banyak warga prasejahtera justru terabaikan dalam pendataan. Sebaliknya, bantuan diduga mengalir kepada pihak yang tidak sesuai kriteria.
“Kami mendesak Wali Kota Medan untuk segera memberhentikan Kepling 12. Ada indikasi kuat terjadinya permainan data yang merugikan rakyat kecil selama bertahun-tahun,” ujar Johan di sela-sela orasi.
Kejanggalan Pendataan
Massa menyoroti pola distribusi yang dinilai mencurigakan. Berdasarkan laporan di lapangan, beberapa bantuan baru “muncul” secara tiba-tiba setelah warga melakukan protes keras, meski sebelumnya dinyatakan tidak terdaftar. Hal ini memperkuat dugaan adanya ketidakterbukaan informasi publik di level akar rumput.
Empat Tuntutan Utama SEMA:
1. Pemberhentian Segera: Mencopot Kepling 12 karena dinilai gagal bersikap transparan dan aspiratif.
2. Audit Data: Membuka secara gamblang data seluruh penerima bansos (PKH, BLT, dsb) kepada masyarakat.
3. Investigasi Manipulasi: Mengusut tuntas keterlibatan oknum dalam perombakan daftar penerima bantuan.
4. Distribusi Adil: Menjamin ke depannya penyaluran bansos di wilayah tersebut berjalan sesuai regulasi yang berlaku.
Respons Pemerintah Kota Medan
Aksi ini disambut langsung oleh jajaran Pemko Medan, termasuk Kepala Dinas Sosial dan Camat Medan Denai, Toni Sidabalok. Menanggapi desakan massa, Toni menegaskan pihaknya akan segera melakukan evaluasi dan pemeriksaan internal.
“Laporan warga akan kami proses. Jika dalam pemeriksaan nanti Kepling 12 terbukti melakukan pelanggaran atau penyalahgunaan wewenang, tindakan tegas berupa pencopotan akan langsung diambil,” tegas Toni di hadapan peserta aksi.
Pihak kecamatan bersama Dinas Sosial juga berjanji akan melakukan verifikasi ulang data penduduk di Lingkungan 12 guna memastikan bantuan sosial di masa mendatang jatuh ke tangan yang berhak. Massa berkomitmen untuk terus mengawasi janji pemerintah tersebut hingga ada perubahan nyata di lapangan. (Tim) (Zsrg)
