Warta Nusantara | Medan, 7 Agustus 2025 — Sumatera Utara kembali tercoreng. Berdasarkan data terbaru, provinsi ini menempati peringkat pertama nasional dalam peredaran narkoba dan kasus kriminalitas.
Di tengah kegentingan itu, Presidium Aliansi Masyarakat Sumut mengeluarkan ultimatum keras terhadap aparat penegak hukum (APH) yang dinilai lamban, lemah, dan terkesan kompromistis dalam menangani kejahatan terorganisir dan kekerasan di dunia.
Juru bicara Presidium Aliansi Masyarakat Sumut Johan Merdeka dengan tegas menyatakan, “Kami sudah muak! Sumut darurat narkoba, judi, begal, dan tawuran. Aparat tak boleh lagi berpura-pura tak tahu. Kalau tak mampu, mundur dan serahkan kepada yang berani melindungi negeri ini!” katanya dalam aksi damai di depan Mapolda Sumut, Kamis 7 Agustus 2025.
Sumut: Surga bagi Bandar dan Kriminal
Fakta di lapangan menampilkan wajah gelap Sumatera Utara:
Peredaran narkoba merajalela hingga ke desa-desa di Sumut.
Judi online dan tanah tumbuh subur di bawah hidung peralatan.
Begal dan geng motor menebar teror setiap malam.
Tawuran antar remaja menjadi tontonan harian.
“Mau sampai kapan kita membiarkan ini terus terjadi? Anak-anak muda kita jadi korban, generasi dirampas oleh narkoba dan kekerasan,” tegas Johan.
Teguran Keras untuk Kapolda, Kajati, dan Pangdam
Presidium Aliansi Masyarakat Sumut mendesak:
Kapolda Sumut segera turun tangan dan membentuk Satgas Khusus Berskala Besar mendukung program asta cita Presiden Prabowo Subianto pemberantasan narkoba.
Kajati Sumut untuk tidak bermain mata dalam mengeluarkan bandar narkoba dan mafia judi.
Pangdam I/BB agar tidak diam melihat maraknya premanisme bersenjata dan jaringan kriminal bersenjata.
“Jika dalam waktu 7 x 24 jam tidak ada gebrakan nyata, kami akan mobilisasi massa dan turun ke jalan! Sumut bukan milik mafia narkoba, Sumut milik rakyat!” ujar Johan dengan nada keras.
Harapan Terakhir: Hukum Harus Tegak, Bukan Tunduk!
Presidium Aliansi Masyarakat Sumut mengancam seluruh elemen masyarakat untuk bangkit, bersatu, dan melawan.
Aliansi ini juga mengajak tokoh agama, mahasiswa, dan media untuk mengawasi dan mengawal penegakan hukum agar tidak tebang pilih atau mandul.
“Sumut bukan kandang penjahat. Jika aparat tidak mampu menegakkan hukum, maka rakyat akan bergerak!” tutup Johan Merdeka dengan penuh amarah. (Septian Hernanto)
